Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah dua bentuk sistem pemerintahan yang berbeda dalam cara mereka mengorganisir dan menyelenggarakan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Secara umum, terdapat dua sistem pemerintahan yang umum digunakan di dunia, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, peran kepala negara (seperti raja atau ratu) adalah seremonial. Sistem ini memiliki beberapa ciri khas, di antaranya dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kepala negara bisa berupa raja atau presiden, dan berfungsi sebagai simbol negara. Kepala pemerintahan, yang merupakan perdana menteri, dipilih dari anggota parlemen. Kabinet menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh mayoritas suara dalam parlemen. Dalam sistem ini, eksekutif dan legislatif digabungkan menjadi satu kesatuan yang erat.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen berasal dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet.

Sementara itu, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial memiliki tiga unsur pokok, yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan, presiden memiliki masa jabatan yang tetap, dan tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer bisa dilihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya. 

Sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara maupun kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden tanpa pemisahan antara keduanya.

Sementara itu, sistem pemerintahan parlementer memiliki kepala negara yang bisa berupa presiden, sultan, raja, atau ratu, dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh perdana menteri.

Selanjutnya, terdapat perbedaan pada proses pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang juga menjabat sebagai kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan langsung. Masa jabatan kepala pemerintahan juga berbeda, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial masa jabatan sudah ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas, sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer masa jabatan perdana menteri tidak menentu atau tergantung dari parlemen.

Kestabilan posisi eksekutif juga berbeda dalam kedua sistem pemerintahan.

Pada sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif sejajar dengan legislatif, meskipun terjadi tarik-menarik antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Posisi eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial lebih stabil.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif cenderung tidak stabil karena sangat tergantung pada parlemen. Parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya.

Pertanggungjawaban kepala negara dan kepala pemerintahan juga berbeda dalam kedua sistem pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga residen bertanggung jawab terhadap kedaulatan rakyat dan tindakannya harus sesuai dengan konstitusi negara. Namun, pertanggungjawaban presiden dalam sistem presidensial seringkali kurang jelas, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak untuk mengontrol tindakan pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan atau perdana menteri dipilih oleh parlemen. Kabinet berada di bawah pengawasan langsung dari parlemen, sehingga perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Pembentukan kabinet dalam sistem presidensial dilakukan oleh presiden sendiri berdasarkan hak prerogatif yang dimilikinya. Menteri-menteri juga dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen.

Sistem pemerintahan presidensial memungkinkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar atau tidak saling menjatuhkan.

Di sisi lain, sistem pemerintahan parlementer tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan perdana menteri, bahkan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga negara tertinggi. Namun, ada supremasi konstitusi yang menghormati kedaulatan rakyat.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen merupakan lembaga supremasi tertinggi yang memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan badan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan dan berdiri sendiri. Dalam sistem ini, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (berdasar demokrasi rakyat) baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki otoritas yang besar dalam membuat keputusan dan kebijakan pemerintah. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, dan menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif.

Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan memiliki kekuasaan luar biasa untuk memimpin pemerintahan. Di sisi lain, badan legislatif yang terpisah dan mandiri, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengontrol kegiatan pemerintah. Biasanya dalam sistem presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif dan tidak dapat dicopot selama masa jabatannya, kecuali oleh upaya pemakzulan atau melalui pemilihan umum.

Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti halnya dalam sistem parlementer, tetapi sistem presidensial ada kemungkinan parlemen masih memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan presiden dan mengadakan pemilihan umum kembali seperti halnya yang pernah terjadi di indonesia Sebelum amandemen UUD 1945 dimana MPR mempunyai wewenang memilih, melantik, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden (tanpa peran DPR dan MK).

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara bisa berupa raja atau presiden, yang berperan sebagai simbol dari negara tersebut. Kekuasaan eksekutif atau perdana menteri ditunjuk oleh legislatif, sementara raja atau presiden diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana menteri memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen, dan bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu kekuasaan eksekutif atau presiden yang lebih stabil karena masa jabatannya tidak bergantung pada parlemen. Terdapat periode jabatan yang jelas sesuai dengan undang-undang. Namun, kelemahannya adalah kekuasaan mutlak yang dipegang oleh eksekutif atau presiden tanpa adanya pengawasan langsung dari lembaga legislatif. Kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan dari musyawarah eksekutif dan legislatif juga kadang kurang memuaskan serta memakan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan.

Sistem pemerintahan parlementer memiliki kelebihan yaitu dapat mengambil keputusan pembuat kebijakan dengan cepat karena penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif mudah tercapai. Terdapat pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Namun, kekurangannya adalah posisi badan eksekutif atau kabinet yang tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga kabinet dapat dijatuhkan sewaktu-waktu. Selain itu, anggota kabinet dapat menguasai parlemen dan menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif

Pilihan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sangat bergantung pada sejarah, budaya, dan kebutuhan politik dari masing-masing negara. Tidak ada sistem yang lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain, tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kondisi dan konteks yang berlaku.

Sistem presidensial umumnya ditemukan di Amerika Serikat, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat. Sebaliknya, sistem parlementer sering ditemukan di banyak negara Eropa, seperti Inggris, Jerman, atau Prancis.

Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial antara lain:

Amerika Serikat adalah salah satu contoh sistem pemerintahan presidensial yang paling terkenal. Di sini, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang besar.

Brasil juga menganut sistem presidensial di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif.

Rusia juga menganut sistem presidensial. Presiden Rusia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang besar.

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Argentina juga menganut sistem presidensial di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan.

Sistem pemerintahan di Meksiko adalah Presidensial, juga dikenal sebagai sistem kongresional. Ini merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif.

Itu hanya beberapa contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Ada juga banyak negara lain di seluruh dunia yang menggunakan sistem ini.

Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer antara lain:

Inggris adalah contoh klasik dari sistem pemerintahan parlementer. Di sini, Ratu atau Raja Inggris adalah kepala negara, tetapi kekuasaannya terbatas. Perdana Menteri dan Kabinetnya dipilih oleh Parlemen dan bertanggung jawab kepada Parlemen.

Jerman juga menganut sistem pemerintahan parlementer. Di sini, Kanselir adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh Parlemen. Presiden Jerman adalah kepala negara dengan peran seremonial.

Kanada juga memiliki sistem pemerintahan parlementer. Di sini, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh Parlemen. Gubernur Jenderal adalah kepala negara dengan peran seremonial.

Australia juga menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh Parlemen. Ratu atau Raja Inggris adalah kepala negara dengan peran seremonial.

Sistem pemerintahan India juga termasuk dalam kategori parlementer. Perdana Menteri India adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh Parlemen. Presiden India adalah kepala negara dengan peran seremonial.

Itu hanya beberapa contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Ada juga banyak negara lain di seluruh dunia yang menggunakan sistem ini.

Ruang Kolaborasi 

Ada banyak perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang kedua sistem ini, lakukan aktivitas berikut.